Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000

Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000

Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000

Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, PAnglima Tentara Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan Dengan Menteri Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000

Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000

Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000

Karantina Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No.79 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusa dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No.26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000

Pencabutan PP No.98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menkeu Selaku Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP No.48 Tahun 2000