Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998
Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip Dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di daerah
Instruksi Presiden Nomor 24 Tahun 1998
Pemulihan kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya
Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998
Perubahan atas INPRES No. 15 thn 1998 ttg Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1998
Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden
Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 1998
Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-ketetapan MPR Hasil Sidang Istimewa thn 1998
Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998
Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Instruksi Presiden Nomor 32 Tahun 1998
Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
Instruksi Presiden Nomor 33 Tahun 1998
Inudstri-Industri yg tergolong Strategis
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1998
Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Unisment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1998
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum