Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998

Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998

Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998

Tata Cara penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1998

Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Kekayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998

Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998

Pembentukan Kota Administratif Bima.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998