Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1998

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh Concerning Promotion and Protection of Investment.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Maroko.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1998

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People's Republic of Bangladesh.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1998

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mauritius for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998

Perubahan Atas Keppres No. 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan Atas Keppres No. 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sangau.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998

Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998

Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998

Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penagguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998

Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1997.