Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1998
Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Laos People's Democratic Republic.
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1998
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1998
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/19998.
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1998
Pengesahan Additional Protocol to The Constution of The Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik).
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Djibuti Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998
Pengesahan Protocol to Implement The Initial Package of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement on Services.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998
Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang.
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998
Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta.
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998
Pengesahan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of The Convention on The Right of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998
Perubahan Atas Keppres No. 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 41 Tahun 1993.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998
Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998
Amnesti/Abolisi.
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1998
Amnesti/Abolisi.
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998
Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organise (Konvensi No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum