Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia and The Government of The Republic Mauritius on The Promotion and Protection of Investment.
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina.
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Uzbekistan.
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998
Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri.
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998
Amnesti/Abolisi.
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998
Amnesti/Rehabilitasi.
Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1998
Amnesti/Rehabilitasi.
Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1998
Amnesti/Rehabilitasi.
Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1998
Amnesti/Rehabilitasi.
Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1998
Pengesahan ASEAN Agreement on Custom (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan).
Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998
Pengesahan The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought And/Or Desertification, Particulary in Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Memerangi Penggurunan di Negara-Negara yang Mengalami Kekurangan dan/atau Penggurunan Yang Serius, Terutama di Afrika).
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sudan.
Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Romania Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.
Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of South Africa for The Avoidance of Double Taxation and The Prevent of Fiscal Evasion with Resp. to Taxes on Income.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum