Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1998
Pencabutan Keppres No. 34 Tahun 1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum.
Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998
Pencabutan Keppres No. 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah diubah Dengan Keppres No. 92 Tahun 1996.
Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998
Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998
Tim Evaluasi Privatisasi BUMN.
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1998
Amnesti/Abolisi.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1998
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia and The Government of The Republic Mauritius on The Promotion and Protection of Investment.
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina.
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Uzbekistan.
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998
Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri.
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998
Amnesti/Abolisi.
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998
Amnesti/Rehabilitasi.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum