Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 1996
Peserta Rapat kerja Kantor Menteri Negara Agraria/BPN
Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 1996
Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan BPN
Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 1996
Persetujuan Penghapusan Blanko Sertifikat Tanah Lama Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung
Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 1996
Struktur Organisasi Dan Mekanisme Kerja Proyek Administrasi Pertanahan
Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 1996
Perubahan Yang Pertama Keputusan KBPN No.2 Th.1989 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS Di Lingkungan BPN
Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 1996
Penunjukan Kader Penggerak Disiplin Di Lingkungan BPN Tahun 1996
Keputusan Menteri Nomor 97-XI Tahun 1996
Penunjukan Lokasi-Lokasi Kecamatan Di Beberapa Propinsi Sebagai Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan Melalui Proda Dan Prona Swadaya
Keputusan Menteri Nomor 12 Tahun 1996
Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Rapat Konsultasi Teknis Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia
Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1996
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari
Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1996
Pelaksanaan Bulan Agraria Tahun 1996
Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 1996
Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (MREP) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1996-1997
Surat Edaran Menteri Nomor 400-35 Tahun 1996
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Sukabumi Berdasarkan PP No.2 Dan No.3 Th.1995
Surat Edaran Menteri Nomor 462-98 Tahun 1996
Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi
Surat Edaran Menteri Nomor 461-287 Tahun 1996
Pengembangan Tanah Rawa Satu Juta Hektar Di Kalimantan Tengah
Surat Edaran Menteri Nomor 500-468 Tahun 1996
Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum