Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 97-XI Tahun 1996
Penunjukan Lokasi-Lokasi Kecamatan Di Beberapa Propinsi Sebagai Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan Melalui Proda Dan Prona Swadaya
Keputusan Menteri Nomor 12 Tahun 1996
Penyelenggaraan Dan Pembentukan Panitia Rapat Konsultasi Teknis Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia
Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1996
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari
Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 1996
Pelaksanaan Bulan Agraria Tahun 1996
Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 1996
Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi Dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (MREP) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1996-1997
Surat Edaran Menteri Nomor 400-35 Tahun 1996
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Sukabumi Berdasarkan PP No.2 Dan No.3 Th.1995
Surat Edaran Menteri Nomor 462-98 Tahun 1996
Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi
Surat Edaran Menteri Nomor 461-287 Tahun 1996
Pengembangan Tanah Rawa Satu Juta Hektar Di Kalimantan Tengah
Surat Edaran Menteri Nomor 500-468 Tahun 1996
Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah
Surat Edaran Menteri Nomor 028-677-DIII Tahun 1996
Penyerahan Kembali Tanah Dan Bangunan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama BPN Di Jalan Proklamasi No.57 Jakarta
Surat Edaran Menteri Nomor 470-886 Tahun 1996
Usulan Blue Book Tahun 1996/1997 Untuk Land Data Inventory And Mapping Project (LDIM)
Surat Edaran Menteri Nomor 640-679 Tahun 1996
Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.1 Tanggal 11 Maret 1996 Tentang PPAT
Surat Edaran Menteri Nomor 110-1039 Tahun 1996
Penyampaian UU No.4 Tahun 1996 Dan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Th.1996
Surat Edaran Menteri Nomor 410-1978 Tahun 1996
Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah
Surat Edaran Menteri Nomor 600-1035A Tahun 1996
Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum