Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Surat Edaran Menteri Nomor 400-370 Tahun 1996

Petunjuk Langkah Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perumahan/Pemukiman

Keputusan Menteri Nomor 11/HUK/1996 Tahun 1996

Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes Di Lingkungan Depsos

Keputusan Menteri Nomor 7/HUK/1996 Tahun 1996

Perubahan Status Rumah Yang Berlokasi Di Jalan G.Nokilalaki No.7 Palu Propinsi Sulawesi Tengah Dari Rumah Negara Golongan II Menjadin Rumah Negara Golongan I

Keputusan Menteri Nomor 29/KMK01/1996 Tahun 1996

Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Rakyat Bank Tabungan Negara

Keputusan Menteri Nomor 392/KMK04/1996 Tahun 1996

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.635/KMK04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas TanahDan/Atau Bangunan

Keputusan Menteri Nomor 393/KMK04/1996 Tahun 1996

Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Di Terima Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Keputusan Menteri Nomor 394/KMK04/1996 Tahun 1996

Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

Keputusan Menteri Nomor 1-VIII Tahun 1996

Pemberian Izin Pemindahan Hak Guna Usaha

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1996

Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang-Orang Asing

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1996

Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.7 Th.1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing

Surat Edaran Menteri Nomor 110-2871 Tahun 1996

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.41 Th.1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Untuk Orang Asing

Surat Edaran Menteri Nomor 500-599-DIII Tahun 1996

Buku Himpunan Peraturan Yang Menyangkut Masalah Tanah Dan Gedung Bekas Milik Orang Asing

Instruksi Menteri Nomor 22 Tahun 1996

pengadaan pengelolaan dan pengembangan tanah kas desa

Instruksi Menteri Nomor 31 Tahun 1996

perubahan inmendagri no. 5 A tahun 1995 ttg penyertaan pemerintah daerah tingkat I dan II dalam pembangunan sistem komunikasi depdagri

Instruksi Menteri Nomor 5 Tahun 1996