Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 1996

pedoman penetapan flora dan fauna indentitas daerah TK II dan Kotamadya

Instruksi Menteri Nomor 13 Tahun 1996

pelaksanaan peraturan P4 di Daerah Seluruh Indonesia Thn Anggaran 1996/1997

Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 1996

pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat di daerah seluruh Indonesia thn Anggaran 1996/1997

Instruksi Menteri Nomor 20 Tahun 1996

penyusunan buku petunjuk pelayanan perijinan di daerah

Instruksi Menteri Nomor 23 Tahun 1996

sistem pendataan kegiatan pemerintah desa /kelurahan melalui program komputerisasi

Instruksi Menteri Nomor 24 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan peraturan mendagri nomor 9 thn 1996 ttg tatacara penyelesaian kerugian negara di jajaran depdagri

Instruksi Menteri Nomor 25 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan keputusan presiden nomor 56 thn 1996 ttg bukti kewarganegaraan RI

Instruksi Menteri Nomor 34 Tahun 1996

tim teknis percontohan otonomi daerah

Instruksi Menteri Nomor 14 Tahun 1996

pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah seluruh thn anggaran 1996/1997

Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 1996

penyertaan pemerintah propinsi daerah TK I dlm pembangunan lanjutan kesatrian sekolah tinggi pemerintah dalam negeri (STPDN) thn anggaran 1996/1997

Instruksi Menteri Nomor 16 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan Undang-undang no. 5 thn 1996 ttg kotamadya Kupang

Instruksi Menteri Nomor 26 Tahun 1996

tugas pertahanan sipil dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum thn 1997

Instruksi Menteri Nomor 27 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 53 thn 1996 ttg pembentukan kab simulue di Aceh

Instruksi Menteri Nomor 28 Tahun 1996

petunjuk pelaksanaan kepmendagri no. 167 thn 1996 ttg penelitian dan pengembangan di jajaran depdagri

Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1996

Biaya penunjang operasional pendidikan praja STPDN thn anggaran 1996/1997

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum