Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan atas Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1996
Pengesahaan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Finland for The Promotion and Protection of Investments.
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996
Pangan.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1996
Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1996
Pengesahan Protocol Amending the Convention Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of Amerika for The Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, With a Related Protocol and Exchange of Notes Signed at Jakarta on The 11th Day of July, 1988.
Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.
Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
Perubahan Keppres No 91 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga sejahtera I.
Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1996
Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995).
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1996
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XIII.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara VI.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara V.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum