Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan I.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996

Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Nuklir.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996

Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan ( (Sembilan) Kecamatan di Wilatah Kabupaten Daerah Tingkat II Pelabuhan Ratu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on The Realignment of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1996

Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996

Pengesahan Agreement on C.A.B. International

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1996

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1996

Pengesahan Amendments to The Convention on The International Maritime Organization (Institutionalization of The Facilitation Committee) 1991 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional)(Pelembagaan Komisi Fasilitasi), 1991 dan Amendments to The Convention The International Maritime Organization, 1993 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993).

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996

Pengesahan Amandemen Egreement Relating to The International Telecomunications Satellite Organization "Intelsat" Denmark -1995 (Perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark-1995).

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996

Pengesahan Constitution and Convention of The International Telecomunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) Beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994.