Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVI Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XII.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXI - XXII Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara X.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XX, Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIV - XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara XI.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XV - XVI, Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IX.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XII Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara VIII.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan X, Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara VII.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara IV.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara III.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara II.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan I.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996

Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Nuklir.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996