Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor PM 67 Tahun 2017
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (EXEMPTION)
Peraturan Menteri Nomor PM 68 Tahun 2017
PROGRAM PELATIHAN BAGI PERSONEL TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Peraturan Menteri Nomor PM 69 Tahun 2017
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 70 Tahun 2017
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 71 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
Peraturan Menteri Nomor PM 72 Tahun 2017
JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
Peraturan Menteri Nomor PM 74 Tahun 2017
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CTVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830)TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017
IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017
LAYANAN INFORMASI PUBLIKDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAUBENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANNOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DANPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGASPEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANKEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASITAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017
TIM PENILAI KINERJADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017
KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum