Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1995

Penyelenggaraan pameran bersama Indonesia Singapura 1995

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995

Gerakan Nasional Memasyarakatkan Dan membudayakan kewirausahaan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995

Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Di Daerah

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995

Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995

Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kec. di Wilayah Kab. Dati II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995

Pengalihan Bentuk Perusahaan umum (Perum) Indonesia Farm menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Mosal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995

Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan di Wilayah Dati II Sawahlunto Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Panjang, 50 Kota, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bitung dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara