Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indah Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Mosal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995

Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan di Wilayah Dati II Sawahlunto Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Panjang, 50 Kota, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bitung dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995

Perbenihan Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dan Kabupaten Dati II Bogor

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995