Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1993
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1993
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cina
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1993
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan dan perlindungan Atas Penanaman Modal Asing
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1993
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang penghindaran pajak berganda
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993
Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1993
Pengesahan Agreement Between RI and Australia Concerning The promotion And protection of Invesment
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1993
Pengesahan Agreement Between RI and Australia relating to Cooperation in Fisheries
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993
Pengesahan Agreement Between RI and Australia concerning the protection and enforcement of copyright
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1992
penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1992
pedoman penyusunan perda ttg rumah susun
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1992
pemeriksaan masa jabatan gubernur dan bupati/walikota
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1992
iuran pelayanan irigasi
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1992
rencana tapak tanah dan tata tertib pengusahaan kawasan industri serta prosedur pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Undang undang gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan yang berlokasi di daerah kawasan industri
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1992
tata cara pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) serta izin undang undang gangguan (UUG) HO bagi perusahaan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1992
pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum