Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor PM31 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor PM 32 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
Peraturan Menteri Nomor PM 33 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
Peraturan Menteri Nomor PM 34 Tahun 2017
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2017
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 37 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 38 Tahun 2017
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
Peraturan Menteri Nomor PM 39 Tahun 2017
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
Peraturan Menteri Nomor PM 40 Tahun 2017
PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN
Peraturan Menteri Nomor PM 41 Tahun 2017
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJUNGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOLPROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DANTUGAS PEMBANTUAN
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum