Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 21
Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri
Nomor 68
Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGANKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Menteri
Nomor 117/PMK.07/2017
Tahun 2017
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIFPINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Menteri
Nomor 118 /PMK.06/2017
Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Menteri
Nomor 121/PMK.07/2017
Tahun 2017
TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKANPINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGANDANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
Peraturan Menteri
Nomor PM 44
Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri
Nomor PM 43
Tahun 2017
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri
Nomor PM 45
Tahun 2017
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
Peraturan Menteri
Nomor PM 47
Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH
Peraturan Menteri
Nomor PM 48
Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMUNICATION SERVICE PROVIDERS)
Peraturan Menteri
Nomor PM 49
Tahun 2017
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.
Peraturan Menteri
Nomor PM 50
Tahun 2017