Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANGPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATENPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGANKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Nomor 117/PMK.07/2017 Tahun 2017

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIFPINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Peraturan Menteri Nomor 118 /PMK.06/2017 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Menteri Nomor 119/PMK.07/2017 Tahun 2017

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 120/PMK.04/2017 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANN OMOR 47 / PMK.04/ 2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DANPENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKANS EBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DANPEMBEBASAN CUKAI

Peraturan Menteri Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017

TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKANPINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGANDANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL

Peraturan Menteri Nomor PM 44 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peraturan Menteri Nomor PM 42 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

Peraturan Menteri Nomor PM 43 Tahun 2017

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peraturan Menteri Nomor PM 45 Tahun 2017

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

Peraturan Menteri Nomor PM 47 Tahun 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH

Peraturan Menteri Nomor PM 48 Tahun 2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMUNICATION SERVICE PROVIDERS)