Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 59 / PMK. 04/ 20 17 Tahun 2017
TIDAK DIPUNGUT CUKAI
Peraturan Menteri Nomor 60 /PMK.08/2017 Tahun 2017
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUKPERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 61 /PMK.02/2017 Tahun 2017
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
Peraturan Menteri Nomor 62/PMK .08/2017 Tahun 2017
PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTURSEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Peraturan Menteri Nomor 63/PMK.010/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONES.IADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Nomor 66 /PMK.03/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIBUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIRDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
Peraturan Menteri Nomor 68 /PMK.03/2017 Tahun 2017
PERU3P_HAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUP_NGANNOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAC PENGHAPUSANSANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DANKETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANGPARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARATPROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANPROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017
BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATARPROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATENSOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGANKABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017
STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017
AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum