Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 2
Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri
Nomor 3
Tahun 2017
PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH HUKUMDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
Peraturan Menteri
Nomor 47 / PMK.05/2017
Tahun 2017
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSIPADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
Peraturan Menteri
Nomor 57/PMK.04/2017
Tahun 2017
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAUIMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKANPELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUK
Peraturan Menteri
Nomor 60 /PMK.08/2017
Tahun 2017
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUKPERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Peraturan Menteri
Nomor 62/PMK .08/2017
Tahun 2017
PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTURSEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Peraturan Menteri
Nomor 63/PMK.010/2017
Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONES.IADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri
Nomor 66 /PMK.03/2017
Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIBUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIRDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
Peraturan Menteri
Nomor 68 /PMK.03/2017
Tahun 2017
PERU3P_HAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUP_NGANNOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAC PENGHAPUSANSANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DANKETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
Peraturan Menteri
Nomor 22
Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANGPARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 23
Tahun 2017