Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANPROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017
BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATARPROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATENSOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGANKABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017
STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017
AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017
JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017
JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASIPELAYANAN PUBLIK NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKATUNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARANOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINASINSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017
PEMANFAATAN DAN HARGA JUAL GAS SUARPADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum