Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi.
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand", yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1978
Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang telah diterima baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978
Mengesahkan "International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia sebagai hasil sidang International Legal Conference on Marine Pollution Damage, di Brussels, pada tanggal 29 Nopember 1969, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978
Mengesahkan "International Convention on Establishment of International Fun for Oil Pollution Damage", sebagai hasil sidang Inter-Government Maritime Consultative Organization yang telah diadakan di Brussels, pada tanggal 18 Desember 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, pada Tanggal 7 Juli 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini .
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in the Peaceful Uses Atomic Energy", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Ramania yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978
Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman", yang telah ditandatangani di New Delhi, pada tanggal 22 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978
Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978
Pembentukan Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978
Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum