Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman", yang telah ditandatangani di New Delhi, pada tanggal 22 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978

Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978

Pembentukan Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978

Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978

Penyelesaian Masalah pasukan bersenjata di Timor Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978

Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan Jaminan Sosial bagi Sukarelawan/partisan di Timor Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978

Pembentukan Kota Administratif Kupang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978

Pembentukan Kota Administratif Mataram.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978

Pembentukan Kota Administratif Palu.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978

Pembentukan Kota Administratif Kendari.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978

Pembentukan Kota Administratif Denpasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978

Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978

Perubahan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.