Peraturan Perundangan-Undangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 20/PD/1981 Tahun 1981
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1980/1981
Peraturan Daerah Nomor 21/PD/1981 Tahun 1981
PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Peraturan Daerah Nomor 22/PD/1981 Tahun 1981
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Peraturan Daerah Nomor 23/PD/1981 Tahun 1981
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Peraturan Daerah Nomor 24/PD/1981 Tahun 1981
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Peraturan Daerah Nomor 27/PD/1981 Tahun 1981
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1981/1982
Keputusan Wali Kota Nomor 1081/80 Tahun 1980
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Urusan-urusan pada Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.
Keputusan Wali Kota Nomor 1692/80 Tahun 1980
Penunjukan Personalia dan Susunan Organisasi Tata Kerja Penyelenggara Penataran Tingkat Kotamadya.
Keputusan Wali Kota Nomor 3091/80 Tahun 1980
Penunjukan Koperasi penerima dana stimulasi dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Keputusan Wali Kota Nomor 5087/80 Tahun 1980
Pemberian Nama -nama Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Keputusan Wali Kota Nomor 6865/80 Tahun 1980
Pemberian ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pelabaran Jalan Cijerah I, II dan III.
Keputusan Wali Kota Nomor 7077/80 Tahun 1980
Penetapan sementara Harta Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah
Keputusan Wali Kota Nomor 7760/80 Tahun 1980
Pungutan sumbangan Dana PMI Tahun 1980 atas penjualan karcis tontonan pada pertunjukan tertentu.
Keputusan Wali Kota Nomor 7836/80 Tahun 1980
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.
Keputusan Wali Kota Nomor 8159/80 Tahun 1980
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum