Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 30/PMK.010/2017 Tahun 2017
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUANMenimbangANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANGMENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Nomor 31/PMK.010/2017 Tahun 2017
PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREESCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
Peraturan Menteri Nomor 32/PMK.010/2017 Tahun 2017
PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGANMENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURANMENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANSEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASIBARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN HARMONIZED SYSTElitf 2017 DAN ASEAN HARMONISEDTARIFF NOMENCLATURE 2017
Peraturan Menteri Nomor 33 /PMK.010/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTORYANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DANTATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEVAH
Peraturan Menteri Nomor 34/PMK. 010/2017 Tahun 2017
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGANPEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANGIMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
Peraturan Menteri Nomor 35/PMK.010/2017 Tahun 2017
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAHSELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAIPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Menteri Nomor 36 /PMK.08/2017 Tahun 2017
TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Peraturan Menteri Nomor 37/PMK.03/2017 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMAKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
Peraturan Menteri Nomor 38/PMK.06/2017 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
Peraturan Menteri Nomor 39 / PMK.03/ 2017 Tahun 2017
TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKANPERJANJIAN INTERNASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 40 /PMK.03/2017 Tahun 2017
TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAIDARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
Peraturan Menteri Nomor 41/PMK.05/2017 Tahun 2017
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAHPADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 42/PMK.05/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 220/PMK.05/2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSIDAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYAKAN UMUM
Peraturan Menteri Nomor 43 /PMK.07 /2017 Tahun 2017
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKU MENURUTPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Menteri Nomor 44 /PMK.02/2017 Tahun 2017
TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DANPERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum