Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016

JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDARI PELAMAR UMUM TAHUN 2016

Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016

PUSAT PENILAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2016

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNG BALAIPROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN KAROPROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCIDENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGINDENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGINDENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya