Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYADAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016

PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATANOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAANSERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMANPENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATATENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA SELAM REKREASI

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJAPOLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJAPOLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKANBADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum