Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMAON VISA EXEMPTIOIV FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICD, CONSULARAND SPECTAL PASSPORIq
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISABAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIAAND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELIATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANIIYA
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016
INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016
TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTABADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALONANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADANPELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASBADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2016
Pengesahanpersetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Air Services)
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016
Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum