Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016
PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODALDI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAHTERTENTU
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016
Penetapan Harga Gas Bumi
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016
Pengesahaan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / Cpopc (piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit)
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016
Pengesahaan Agreement On Porrt State Measures To Prevent,deter, And Elimanate Illegal Unreported, And Unregulated Fishing ( Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTADEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016
PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016
PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGIPIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengesahaan Aseana Multilaterial Agreement Of The Liberalisation Of Passenger Air Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocal 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Any Asean Cities (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketinga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota - Kota Asean) Dan Protokol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota Kota Di Asean)
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Goverments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nation And The Government Of The Peoples Republic Of China (persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara - Negara Anggota Asosiasi Bangsa - Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Parties (protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport ( Pesertujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimodal)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum