Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASARPENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMAKENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015
Peraturan Menteri Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
KELEMBAGAAN KOPERASI
Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2015
EVALUASIPERKEMBANGANDESADANKELURAHAN
Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2015
PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2015
Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2015
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSESSERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATAKEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2015
BATAS DAERAH KOTA AMBON DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAHPROVINSI MALUKU
Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2015
LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL
Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2015
BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASIPROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAKKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR TAHUN 2015
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2015
BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAKPROVINSI BANTEN
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum