Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 25/PMK.7 Tahun 2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUTPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Nomor 32 /PMK.04 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENACUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPATPENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPATPENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015

PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUANPENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGANDI PUSKESMAS

Peraturan Menteri Nomor 101 /PMK.05 Tahun 2015

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMAPADA KEMENTERIAN PERTANIAN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANAPADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Peraturan Menteri Nomor PM 3 Tahun 2015

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Nomor 24/PERMEN-KP Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANNOMOR PER.24/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPANPEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN

Peraturan Menteri Nomor 114/PMK.05 Tahun 2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONALYANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKANMELALUI DEKONSENTRASI

Peraturan Menteri Nomor 80/PMK.01 Tahun 2015

PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM

Peraturan Menteri Nomor PM 34 Tahun 2015

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter