Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2015
BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015
BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
Statuta Universitas Padjadjaran
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015
Statuta Universitas Diponegoro
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015
PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015
JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTURMELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGANINTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015
PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULLLIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERALASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO),PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFICRIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANGKEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANGTIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUKDI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH,AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTSWITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA,KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015
PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2015
PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THEFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATIONBETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THEPEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISMEPENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUANKERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMIMENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYATTIONGKOK)
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum