Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Pemerintah
Nomor 75
Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PELABUHAN INDONESIA IV
Peraturan Pemerintah
Nomor 76
Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT KERETA API INDONESIA
Peraturan Pemerintah
Nomor 77
Tahun 2012
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Peraturan Presiden
Nomor 78
Tahun 2012
PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTESTERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden
Nomor 79
Tahun 2012
PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMANREPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Peraturan Presiden
Nomor 80
Tahun 2012
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJASEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Pemerintah
Nomor 78
Tahun 2012
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Presiden
Nomor 81
Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
Peraturan Pemerintah
Nomor 79
Tahun 2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Peraturan Pemerintah
Nomor 80
Tahun 2012
TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DANPENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan Presiden
Nomor 82
Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS)
Keputusan Presiden
Nomor 29
Tahun 2012
KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDAPEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015(POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA)
Keputusan Presiden
Nomor 31
Tahun 2012