Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012

PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012

ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012

PENUGASAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI SEKRETARIS NEGARA, MENTERI KEUANGAN, DAN JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS PT BANK CENTURY, TBK., YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2012

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL MOROTAI TAHUN 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERTAMINA

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAIPEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESHON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)