Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALTEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN,TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DANTEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2006

HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS,DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALABADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTIBADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIWILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEHDARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2005

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2005

Pedoman Prosedur Tetap Opersional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Nomor Per.06/Men/IV/2005 Tahun 2005

Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Surat Edaran Menteri Nomor SE-643/Men/PHI-PPHI/IX/2005 Tahun 2005

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya