Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Menteri Nomor 27 Tahun 1999

Pelaksanaan Pemilihan calon Kepala daerah TK II oleh DPRD Kab/Kota Dati II Oleh DPRD hasil Pemilu 1999

Keputusan Menteri Nomor 57 Tahun 1999

Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah

Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 1999

Keadaan darurat Sipil di Maluku Utara dan Maluku

Instruksi Menteri Nomor 6 Tahun 1999

Petunjuk Operasional Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri

Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 1999

Petunjuk Operasional Dana Operasional Menteri Dalam Negeri Dan Otda

Surat Edaran Menteri Nomor 188.2/1096/SJ/1999 Tahun 1999

Implementasi UU Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 1999

Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Penolakan Izin Menjadi Anggota Parpol Bagi Para PNS Di Jajaran Mendagri

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999

Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999

Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi

Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong

Undang Undang Dasar 1945 Nomor 0 Tahun 1999

PERUBAHAN PERTAMAUNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

pembinaan dan bimbingan warga binaan permasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999

pelaksanaan undang undang nomor 3 tahun 1999 tentangg pemilihan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999

penyertaan modal negara RI ke dalam modal PT Bank lippo, bank umum koperasi indonesia, bank universal, bank prima express, bank arta media, bank patriot dalam rangka rekapitalisasi bank umum