Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998
Pembentukan Kota Administratif Bima.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998
Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Gresik TBK.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998
Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998
Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998
Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998
Prasarana dan Sarana Kereta Api.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998
Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhan Ratu di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum