Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor PM 71 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANGDI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

Peraturan Menteri Nomor PM 77 Tahun 2017

PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARADAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGANAPLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE)

Peraturan Menteri Nomor PM 80 Tahun 2017

PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor PM 81 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATANPENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONSP ART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA(GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)

Peraturan Menteri Nomor PM 83 Tahun 2017

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139)TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)

Peraturan Menteri Nomor PM 86 Tahun 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJAAKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN

Peraturan Menteri Nomor PM 90 Tahun 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHANILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGANPENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 92 TAHUN 2017TENTANGBATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARADENGAN PROVINSI GORONTALO

Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2017

PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2017

PENGGUNAAN SAKSI AHLI

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2017

TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Peraturan Menteri Nomor 140 Tahun 2017

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Nomor PM 61 Tahun 2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNATIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL