Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1995

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan TA 1994/1995 ke TA 1995/1996

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995

Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan UU No.16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU No.5 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995

Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Dompu dalam Wilayah Propinsi Dati II Nusa Tenggara Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995

Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi DI Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995

Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kab.DAti II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tk.I Kalimantan Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995

Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah. Kab. Dati II Bogor, Karawang, Bandung dalam Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995

Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Builan dan Pulau Karimun

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995

Komisi Banding Paten

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum