Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1993
Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993
Pembentukan Kelompok Kerja untuk Membantu Presiden dalam Melaksanakan Keputusan-keputusan Kkonperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke 10
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1993
Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) Pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993
Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993
Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993
Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993
Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993
Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1993
Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993
Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Cibinong Centre Industrial Estate untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993
Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993
Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum