Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 87/PMK.02/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 114/PMK.02/2009 TENTANG REKENING PANAS BUMI
Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017
BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATANDENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2017
KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAHDENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGADALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERASELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATANDENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERASELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNANPERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERASELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2017
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASIKEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINANKECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 88/PMK.OS/2017 Tahun 2017
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATANBANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Nomor 89/PMK.OS/2017 Tahun 2017
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSARPADA KEMENTERIAN AGAMA
Peraturan Menteri Nomor 90 / PMK.02/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGANNOMOR 766/ KMK.04/ l992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAKPENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DANPUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS BASILPENGUSAHAAN SUI1BER DAYA PANAS BUMIMenimbangUNTUI{ PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
Peraturan Menteri Nomor 91 / PMK.Ol/201 7 Tahun 2017
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum