Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/297/2017 Tahun 2017
PENCABUTAN PENETAPAN DEWAN PENGAWASRUMAH SAKIT HAJI JAKARTA
Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/372/2017 Tahun 2017
KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENGGOLONGANNARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/217/2017 Tahun 2017
TIM PENYELENGGARA BIDANG KESEHATANASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018
Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/256/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMORHK.02.02/MENKES/289/2016 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWASPADA TIGA BELAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIANKESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADANLAYANAN UMUM PERIODE 2016-2021
Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATENPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGANKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Menteri Nomor 117/PMK.07/2017 Tahun 2017
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIFPINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Menteri Nomor 118 /PMK.06/2017 Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Nomor 119/PMK.07/2017 Tahun 2017
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 120/PMK.04/2017 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANN OMOR 47 / PMK.04/ 2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DANPENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKANS EBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DANPEMBEBASAN CUKAI
Peraturan Menteri Nomor 121/PMK.07/2017 Tahun 2017
TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKANPINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGANDANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
Peraturan Menteri Nomor PM 44 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 42 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum