Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985
Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemeirntah yang dibiayai dengan dana bantuan/pinjaman luar negeri
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1985
Pengesahan international sugar Agreement 1984
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1985
Pengesahan protokol on the extension of the cooperation Agreement Between Indonesia , Malaysia, Philippines, Singapore, Tahiland, Memeber of ASEAN and the European Economic Community To Brunai Darussalam
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1984
hak wewenang dan kewajiban kepala desa/kepala kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan desa / pemerintahan kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1984
tata cara pemberian pertanggung jawaban da keterangan pertanggung jawaban kepala desa
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1984
persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala kelurahan dan perangkatn kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1984
pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa / pemerintahan kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1984
penghargaan dan tanda kesetiaan bagi kepala desa dan perangkat desa
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1984
kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1984
penetapan batas wilayah desa / kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 1984
pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa / kelurahan
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 1984
penyempurnaan peraturan mendagri no 3 thn 1984 ttg tata cara penyediaan tanah dan pemberian hak atas tanah pemberian izin undang gangguan bagi perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut UU No. 1 thn 1967 dan UU No. 6 thn 1968
Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 1984
penetapan data wilayah administrasi pemerintahan
Keputusan Menteri Nomor 58 Tahun 1984
pelaksanaan penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensioun bagi daerah otonom
Keputusan Menteri Nomor 59 Tahun 1984
organisasi dan tata kerja pendidikan dan latihan wilayah
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum