Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982

Pembentukan Kec. Padang Panjang Timur, Kec. Padang Panjang Barat di Kotamadya Dati II Padang Panjang, Kec. Sawahlunto Utara, Kec. Sawahlunto Selatan di Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kec. Lubuk Sikarah, Kec. Tanjung Harapan di Kotamadya Dati II Solok, Kec. Payakumbuh Utara, Kec. Payakumbuh Barat dan Kec. Payakumbuh Timur di Kotamadya Dati II Payakumbuh dalam Wilayah Prop. Dati I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982

Pengalihan Bentuk Perusahaan negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1982

Pengalihan Bentuk Perusahaan negara Kertas Gowa Menjadi Perusahaan perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982

Pengalihan Bentuk Perusahaan negara Kertas Basuki Rachmat Menjadi Perusahaan perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982

Pembentukan Kota Administratif Kisaran

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982

Pembentukan Kota Administratif Prabumulih

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1982

Perubahan Atas PP No.6 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota tentara Nasional Indonesia yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan tidak Masuk Angkatan Perang RIS Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No.39 tahun 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982

Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan TA 1981/1982 kepada TA 1982/1983

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982

Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Magelang dari Wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982

Tata Pengaturan Air

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hub Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Mision New York 1969)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982

Wajib Daftar Perusahaan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1982

APBN TA 1982/1983

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum