Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kab Dalam Lingk Prop Sumatera Tengah

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia - Nederland berdasarkan Perjanjian Koperensi Meja Bundar

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1956

Pembentukan Daerah otonom Propinsi irian Barat

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1956

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1956

Persetujuan Konperensi Organisasi Perburuhan Interansional No. 98 mengenai berlakunya dasar dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1956

Pemilihan Anggota DPRD

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Materai 1921

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No.4 thn 1955 ttg larangan mengumpulkan uang logam yg sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah sbg UU

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Prop Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Prop Sumatera Utara

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Prop Kalimantan Barat, Selatan, Timur

Undang Undang Nomor 26 Tahun 1956

Keanggotaan RI pada Badan Keuangan International (International Finance Corporation)

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1956

Mengadakan Suatu Tarif Minimum dan Maksimum dalam tarif bea masuk

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1956

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1956

Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya