Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1956

Pengubahan Aturan Bea Materai 1921

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No.4 thn 1955 ttg larangan mengumpulkan uang logam yg sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah sbg UU

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Prop Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Prop Sumatera Utara

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Prop Kalimantan Barat, Selatan, Timur

Undang Undang Nomor 26 Tahun 1956

Keanggotaan RI pada Badan Keuangan International (International Finance Corporation)

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1956

Mengadakan Suatu Tarif Minimum dan Maksimum dalam tarif bea masuk

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1956

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1956

Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956

Perimbangan Keuangan Antara Negara dgn Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang Undang Nomor 33 Tahun 1956

Penghapusan Ordonansi thn 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea materai Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan utk hal-hal tertentu ttg Pembebasan Modal dari Perseroan dan persekutuan

Undang Undang Nomor 34 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No. 15 thn 1955 ttg memberhentikan berlakunya UU Darurat No. 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin sbg UU

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955

Pengubahan PP No.17 Th 1954 Tentang Dewan Keamanan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955

Gabungan Kepala-kepala Staf

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955