Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1955

Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

Pengawasan terhadap urusan Kredit

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

Memperpanjang Berlakunya PP No.44/1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, di mana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayar Indonesia yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan PP No.57 Tahun 1954 Tentang Pendirian Universitas Airlangga

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955

Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955

Dewan Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955

Mengubah/menambah Peraturan No.41 tahun 1954 Tentang Kenaikan Pensiun & Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang RI, KNIL dahulu dsb, dan Kepada Janda dan/atau Anaknya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955

Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955

Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat tahun Lisensi 1954/1955

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955

Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama Untuk Kapal-kapal

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1955

Penetapan UU Darurat No. 2 thn 1954 ttg mencabut sifat sebagai alat pembayar yang sah dan uang kertas pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1955

Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea keluar Umum

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1955

Penetapan UU Darurat No. 9 thn 1952 ttg Penyelesaian hutang Negara di zaman Revolusi sebagai UU

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1955

Biaya Surat kenal Lahir dan Kenal Mati

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum