Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 213 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 217 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 211 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 216 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian X (Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 218 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Keputusan Presiden Nomor 222 Tahun 1955
Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954
Memperpanjang Berlakunya PP No.44/1952 Mengenai Penunjukan daerah Indonesia, dimana Uang asing Dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah dengan Menyampingkan Alat pembayaran Indonesia yang Sah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1954
Pengeluaran surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1954
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1954
Perubahan PP No.14 Tahun 1953 ( Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie ap de Loonbelasting"
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954
Mengubah Keputusan pemerintah tanggal 15 Juli 1940 No.1 (Staatsblad 1940 No.379) Mengenai Peraturan Devisen
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1954
Melaksanakan Ketentuan Khusus No.6 Pada Pos 159 dari Tarip Bea Masuk
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1954
Penampungan Bekas anggota Angkatan perang dan Pemulihan Mereka ke Dalam Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1954
Mengubah PP No.6 tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan film Tahun 1940 (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 No.539)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954
Mengubah Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum