Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 210 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 212 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 213 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 217 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 211 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 216 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian X (Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 218 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Keputusan Presiden Nomor 222 Tahun 1955

Perincian pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1952 dan 1953 atas pasal-pasal dan mata anggaran mata anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954

Memperpanjang Berlakunya PP No.44/1952 Mengenai Penunjukan daerah Indonesia, dimana Uang asing Dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah dengan Menyampingkan Alat pembayaran Indonesia yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1954

Pengeluaran surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1954

Perubahan PP No.14 Tahun 1953 ( Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie ap de Loonbelasting"

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954

Mengubah Keputusan pemerintah tanggal 15 Juli 1940 No.1 (Staatsblad 1940 No.379) Mengenai Peraturan Devisen

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1954

Melaksanakan Ketentuan Khusus No.6 Pada Pos 159 dari Tarip Bea Masuk

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1954