Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956

Perimbangan Keuangan Antara Negara dgn Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang Undang Nomor 33 Tahun 1956

Penghapusan Ordonansi thn 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea materai Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan utk hal-hal tertentu ttg Pembebasan Modal dari Perseroan dan persekutuan

Undang Undang Nomor 34 Tahun 1956

Penetapan UU Darurat No. 15 thn 1955 ttg memberhentikan berlakunya UU Darurat No. 5 thn 1955 ttg mengadakan opsenten atas cukai bensin sbg UU

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955

Pengubahan PP No.17 Th 1954 Tentang Dewan Keamanan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955

Gabungan Kepala-kepala Staf

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955

Cara Central Rubber Fods Termaksud Dalam "Central Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud Dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955

Pengubahan/Penambahan PP No.50 Tahun 1951 Tentang Penetapan Gaji Tentara angkatan Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955

Dewan Keamanan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955

Pemindahan Kekuasaan "Hoofd van Gewestelijk Bestuur" Dalam Peradilan Asli

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955

Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955

Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955

Panji-Panji Kepolisian Negara RI sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1955