Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (CLINICAL ADVISORY)

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016

KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKESEHATAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJABAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016

KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Menteri Nomor 29/PRT/M/2016 Tahun 2016

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMADI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016

BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2016

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENGDENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya