Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016
KLASIFIKASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK
Peraturan Menteri Nomor 154/PMK.07/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 188/PMK.07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSATKEPADA PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 155/PMK.07/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 162/PMK.07 /2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSATKEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAANREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Peraturan Menteri Nomor 156/PMK. 05:/2016 Tahun 2016
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATANBENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Nomor 157/PMIZ.02/2016 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANASUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
Peraturan Menteri Nomor 158 /PMI<:.02/2016 Tahun 2016
TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KE GIATAN U SAHA HULU MINY AK DAN GAS BUMI.
Peraturan Menteri Nomor 159/PMK.02/2016 Tahun 2016
PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARITUA BAGI HAKIM.
Peraturan Menteri Nomor 160/PMK.07 /2016 Tahun 2016
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEKPEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUTPROVINSI/KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.
Peraturan Menteri Nomor 164/PMIZ.01/2016 Tahun 2016
MEKANI S M E PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGIPELAKSANA AWAK KAPAL PATROL! DI LI NGKUNGANPANGKALAN SARANA O PERAS! B EA DAN CUKAI
Keputusan Menteri Nomor 88/PMK.02/02016 Tahun 2016
TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMAPEMERINTAH PUSAT
Peraturan Menteri Nomor 89/PMK.05/2016 Tahun 2016
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANGUNTUK KEGIATAN PEMI:.,IHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Peraturan Menteri Nomor 90/PMK.06/2016 Tahun 2016
PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULISTANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET
Peraturan Menteri Nomor PM.11 Tahun 2016
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum