Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2016

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENGDENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN TABANANDENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

Surat Edaran Menteri Nomor 120/5935/SJ Tahun 2016

Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2016

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016