Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
PENUGASAN WAKIL PRESIDtrN MtrLAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUMDI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016
Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016
Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas Dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016
PATEN
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016
BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2016
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of The Republic Of Albania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHTRAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DANBEKASI
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENT OF THE ITALIAN REPTJBLIC ON THE EXEMPTION OF WSAREQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORTS)
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISABAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS(AGREDMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIAON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTg
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS(AGREEMENT BETWEDN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOWRNMENT OF THE STATE OF QATAR ON WSA EXEMPIIONFOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICEAND SPECIAL PASSPORTg
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2016
GUGUS TUGAS (TASI{FORCE} DALAM RANGKA IMPLEMtrNTASIKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum